Cak Yebe mendorong pelaku UMKM di Surabaya yang memiliki kompetensi di bidang penyediaan makanan agar ikut terlibat sebagai vendor MBG. Namun, dia menekankan seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pemerintah.
“Kami mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk tergerak menjadi vendor MBG tentu dengan mekanisme yang dipersyaratkan. Program MBG di Surabaya memang belum maksimal karena ada kendala teknis, salah satunya soal luasan lahan,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi, Surabaya membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar program MBG bisa berjalan optimal. Dia menilai diskresi teknis penting agar target nasional tetap tercapai.
“Mungkin dibutuhkan diskresi khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini BGN untuk kota-kota besar yang punya keterbatasan lahan. Semata-mata agar program MBG di Surabaya bisa berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Cak Yebe juga memastikan Komisi A DPRD Surabaya terbuka menerima aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. DPRD siap memfasilitasi penyelesaian melalui jalur yang tepat.
