Cakrawala BirokrasiCakrawala NewsHeadline

Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat

×

Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Menaker Yassierli Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat
Menaker Yassierli Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat

Jakarta — Cakrawalanews.co | Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban. Menurutnya akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanj utan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri dan menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor k etenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *