Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelaya nan publik yang berkualitas.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
