Jakarta – Cakrawalanews.co | Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini ditempuh agar program pelatihan tidak lagi meleset dari kebutuhan lapangan dan penyerapan tenaga kerja bisa lebih optimal.
Sinkronisasi itu dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Forum tersebut mempertemukan Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta para pengelola KEK dan PSN untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja yang lebih konkret.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah ingin pelatihan vokasi dan program magang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri di kawasan KEK maupun PSN. Menurutnya, selama ini masih ada jarak antara jenis pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan spesifik sektor usaha di lapangan.
“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Yassierli.
Dalam diskusi itu, terungkap bahwa kebutuhan industri di masing-masing KEK berbeda-beda. Pada saat yang sama, balai pelatihan milik Kemnaker di sejumlah daerah belum seluruhnya siap menjawab kebutuhan yang sangat spesifik, baik dari sisi program maupun kedekatan lokasi dengan kawasan industri.
Karena itu, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan agar lebih tepat sasaran. Penyesuaian itu tidak hanya menyangkut materi pelatihan, tetapi juga pola kolaborasi dengan kawasan industri agar proses penyiapan tenaga kerja bisa lebih cepat dan relevan.
“Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujarnya.
Salah satu hasil penting forum itu ialah keputusan untuk memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta bagi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Pemerintah juga menargetkan pemerataan Program Pemagangan 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia agar peserta memperoleh pengalaman kerja langsung di kawasan industri.
Yassierli menilai, pelatihan vokasi di BLK maupun BPVP memiliki keunggulan karena lebih fleksibel dan berdurasi singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan. Model ini dinilai memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan industri yang terus berubah.
Ke depan, pelatihan tidak hanya digelar di balai pelatihan milik pemerintah. Kemnaker juga membuka peluang agar pelatihan dilakukan langsung di fasilitas industri atau pabrik yang sudah beroperasi di kawasan KEK, sehingga proses belajar lebih dekat dengan praktik kerja nyata.
Menurut Yassierli, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial. Pemerintah ingin hasil pemetaan kebutuhan tenaga kerja segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian mengambil peran sebagai koordinator lintas kementerian.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya.
