Surabaya, CakrawalaNews.co – Tekanan fiskal mulai terasa di Kota Surabaya. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) memaksa pemerintah kota memutar otak agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan program prioritas.
Di tengah tekanan fiskal, pilihan Surabaya kini bukan lagi sekadar “membangun atau tidak”, melainkan bagaimana membangun dengan cara yang lebih cerdas, terukur, dan berkelanjutan. KPBU-AP bisa jadi bukan jalan pintas, tapi setidaknya membuka jalur baru agar pembangunan tak ikut tersendat.
Salah satu opsi yang kini dikaji adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP). Skema ini dinilai bisa menjadi “nafas baru” bagi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pembahasan KPBU-AP masih dalam tahap pendalaman. Fokus awal diarahkan pada proyek infrastruktur jalan, seperti perbaikan dan overlay.
“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. Semoga dengan skema ini nanti, setelah koordinasi dengan DPRD, perbaikan jalan bisa tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini tidak bisa dipandang ringan. Selain TKD yang menyusut, penerimaan DBH dari cukai rokok juga turun signifikan hingga berdampak pada total kapasitas anggaran daerah.
