“Hari ini kita tidak boleh menyerah. TKD berkurang, ditambah lagi DBH cukai rokok juga turun. Total anggaran kita berkurang sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.
Data tahun 2026 mencatat, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar. Angka ini turun tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,724 miliar, atau merosot sekitar 48,3 persen.
Kondisi ini memaksa Pemkot Surabaya melakukan penyesuaian prioritas. Di satu sisi, program sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pendidikan gratis, dan layanan kesehatan harus tetap berjalan. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur juga mendesak.
“Kita sekarang dihadapkan pada pilihan, apakah tetap menjalankan program sosial atau mengutamakan overlay jalan dan lainnya,” kata Eri.
Mengacu pada konsep yang dikembangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Availability Payment merupakan mekanisme pembayaran dari pemerintah kepada badan usaha secara berkala setelah infrastruktur tersedia dan berfungsi sesuai standar layanan yang disepakati.
Artinya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal proyek. Pembayaran dilakukan bertahap selama masa kerja sama, berbasis kinerja layanan bukan sekadar pembangunan fisik.
