Setiap April, nama Kartini kembali dipanggil ke panggung seremoni. Namun bagi Surabaya, kota yang hidup dari energi perubahan, peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada simbol. Ia harus masuk ke ruang paling menentukan: kebijakan dan anggaran.
Surabaya bukan kota tanpa ikhtiar. Kehadiran yang menyediakan ruang khusus bagi perempuan menunjukkan bahwa rasa aman mulai diposisikan sebagai kebutuhan dasar. Ini bukan sekadar fasilitas, tetapi pengakuan bahwa pengalaman perempuan di ruang kota berbeda dan perlu dijawab secara konkret oleh kebijakan.
Di sisi lain, Kader Surabaya Hebat (KSH) menghadirkan bentuk pemberdayaan yang lebih hidup. Dari kampung ke kampung, perempuan bergerak sebagai penggerak sosial: mendata, mendampingi, hingga menjadi penghubung antara warga dan negara. Di titik ini, perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan.
Namun kota tidak diukur dari niat baik. Ia diukur dari sejauh mana keberpihakan itu dilembagakan.
Di sinilah pendekatan gender responsive budgeting menjadi penting untuk diuji. Bukan sekadar istilah dalam dokumen perencanaan, tetapi sebagai cara pandang untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar mempertimbangkan kebutuhan perempuan.
Dalam konteks Surabaya, berbagai program termasuk dan KSH bisa dibaca sebagai langkah awal. Namun, gender responsive budgeting menuntut lebih dari sekadar keberadaan program ia menuntut integrasi dan konsistensi.
