Meski demikian, Masduki mengingatkan tidak semua pasal dalam UU MD3 itu buruk. Semestinya yang ditolak hanya keberadaan pasal 24 yang membuat anggota legislatif semakin kebal hukum.
“Kalau sekarang digedok berarti keterlaluan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengajak peserta aksi bersama-sama mengirimkan fax ke DPR RI. Cara itu sebagai bentuk penolakan keberadaan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3.
“DPRD Surabaya dan Jatim tidak pernah diajak komunikasi soal UU MD3,” pungkas Masduki Toha. (hdi/cp02)
