“Kewenangan tupoksi ini overlaping. Padahal pemungutannya berbeda antara retribusi dengan pajak. Karena itulah, memang benar jika ada usulan manajemen perparkiran harus dibenahi. Salah satunya dengan pembentukan BUMD Pengelola Parkir,” tegas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Selain soal parkir, polemik tentang pemungutan Pajak Air Tanah menjadi bahan diskusi menarik dalam public hearing tersebut.
Selaras dengan upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, nyatanya BP2D tetap berkonsentrasi menjunjung semangat konservasi air bawah tanah.
Ade bahkan tak menepis kemungkinan akan adanya perubahan tarif Pajak Air Tanah, yang selama ini sering dianggap masih terlalu kecil. Sementara pemanfaatannya sendiri sangat besar oleh masyarakat.
Keterangan: Judul dan foto silahkan menyesuaikan kebijakan redaksi masing-masing. Ilustrasi foto dari kami dapat menjadi alternatif pilihan. Terima kasih
