“Banyaknya BUMD tidak serta-merta menambah dividen. Ini harus dievaluasi—mana yang dikembangkan dan mana yang ditutup. Kalau perlu, ada peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub) baru untuk memperkuat operasional BUMD,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Blitar-Tulungagung itu turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap Bank Jatim, yang menjadi salah satu penyumbang utama PAD. Ia menilai, kebijakan pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan provinsi.
“Kalau kepala dinas diberikan hak mengelola dana BPD-nya masing-masing, itu bisa berbahaya bagi Bank Jatim. Karena itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Hadi berharap, melalui evaluasi mendalam atau pembentukan Pansus BUMD, DPRD Jatim dapat menemukan formula terbaik untuk mendorong BUMD lebih kompetitif, sehat secara bisnis, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
“Pansus bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun sistem bisnis daerah yang produktif. BUMD harus menjadi mesin ekonomi baru bagi Jawa Timur,” pungkasnya. (Caa)
