Namun, anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu menilai sebagian besar BUMD di Jawa Timur masih belum menunjukkan kinerja maksimal. Ia mencontohkan beberapa perusahaan daerah yang saat ini justru tidak berkembang.
“Contohnya ada Kasah Usada, semua rumah sakit butuh itu, tapi nyatanya hidup segan mati tak mau. Ada juga Sirupan, padahal semua kegiatan pemerintah butuh air minum, tapi tidak berkembang. Kalau memang tidak bisa hidup, ya dibekukan saja dan kita cari usaha baru yang lebih produktif,” kata Hadi.
Karena itu, ia menilai perlu ada pemetaan BUMD produktif dan tidak produktif, agar bisa ditentukan langkah lanjutannya—apakah diperkuat, digabung, atau bahkan ditutup.
“Kalau hasil pansus nanti menemukan ada direksi yang tidak produktif, bukan tidak mungkin diganti. Bahkan kalau harus ditutup, itu juga bisa saja dilakukan. Tujuannya agar BUMD benar-benar memberikan dividen bagi pendapatan provinsi,” tegasnya.
Selain soal efisiensi, Hadi juga menyoroti lemahnya kontribusi sebagian BUMD terhadap PAD. Ia menilai, banyaknya jumlah BUMD tidak sebanding dengan besarnya dividen yang diterima Pemprov Jatim setiap tahun.
