Usai rapat, Imam menegaskan bahwa interupsinya merupakan bentuk dorongan agar pemerintah kota lebih terbuka dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
“Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar. Artinya, pendapatan berkurang signifikan, makanya Pemkot sampai harus meminjam. Karena itu saya minta sepanjang 2025 ini kegiatan seremonial dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam menilai Pemkot wajib menyampaikan secara rinci skema pinjaman daerah, mulai dari akad, nilai pokok, bunga, hingga mekanisme pembayaran.
“Harus transparan dan akuntabel. Kalau ditutupi, justru menimbulkan pertanyaan—ada apa ini?” tegasnya.
