“Disini kurang lebih 100 pedagang yang berada dilantai satu,” tutur Abbas petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya yang berjaga di pintu masuk bersama rekannya, seorang perempuan bernama Tyas.
Sejak peralihan dari PT Sasana Boga ke pemerintah Kota Surabaya, BPKAD telah mengamankan aset tersebut dengan menempatkan petugasnya di gedung Eks Hi-Tech Mall.
Meskipun telah kembali ke tangan pemerintah Kota Surabaya gedung eks Hi-Tech Mall kini berdiri di persimpangan nasib. Di satu sisi, ia bagian dari sejarah pertumbuhan ekonomi Surabaya, di sisi lainnya ia mencerminkan tantangan klasik dari pengelolaan aset publik yakni mahal dirawat, tapi sulit dimonetisasi.
Membangun Ruang Baru dari Puing Lama
Dalam sebuah sidak pada Juni 2025, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjalan menyusuri lorong-lorong eks Hi-Tech Mall. Ia berhenti di depan eskalator mati, lalu menatap sekeliling. “Kami ingin tempat ini hidup kembali,” ujarnya, suaranya menggema di ruang kosong. “Ini akan jadi wadah bagi generasi muda, tempat mereka berkarya, berjualan, berkolaborasi.” tegasnya.
Ia lantas merinci, dimana dalam revitalisasi rencananya setiap lantai akan memiliki fungsi spesifik yang mendukung ekosistem kreatif dan ekonomi digital.
Seperti area basement, akan dimanfaatkan sebagai atrium acara dan zona komersial komunitas. Lantai dasar tetap difokuskan pada sektor IT, gaming, dan teknologi digital, termasuk ruang bagi para developer game muda untuk berkreasi dan unjuk karya.
Kemudian, lantai 1 disiapkan sebagai pusat desain dan media kreatif. Sementara lantai 2 akan diisi kegiatan seni budaya seperti tari dan pertunjukan teater. Lantai 3 pun bakal disulap menjadi zona sportainment indoor, yang rencananya melibatkan investor swasta.
Tak hanya itu, Eri Cahyadi menuturkan revitalisasi eks Hi-Tech Mall juga akan menyediakan area khusus di luar gedung bagi UMKM. Konsepnya mirip seperti Sarinah di Jakarta.
Pedagang yang ingin menempati area ini akan dikurasi secara ketat demi menjaga kualitas produk agar tetap berdaya saing tanpa kehilangan ciri khas Surabaya. “Jadi tenant makanan yang di luar, bisa sambil melihat jalan. Yang di dalam akan dilakukan kurasi terlebih dahulu sehingga bisa menggerakkan ekonomi juga,” imbuhnya.
Sangat impresif konsep revitalisasi tersebut, seolah setiap jengkal eks Hi-Tech Mall tak boleh terlewatkan. “Revitalisasi eks Hi-Tech Mall adalah bentuk nyata kolaborasi pemerintah kota dan masyarakat, terutama generasi muda. Hi-Tech Mall akan jadi wajah baru ekonomi kreatif Surabaya,” ujarnya.
Tak ingin berjalan sendiri, pemerintah kota pun melibatkan peran masyarakat. Publik diajak turut serta untuk berpartisipasi melalui sayembara nama baru untuk eks Hi-Tech Mall.
Harapannya, nama baru itu bisa mencerminkan wajah baru Kota Surabaya dalam mengembangkan city branding berbasis kreativitas. “Kami juga akan buat sayembara untuk menentukan nama baru, biar semangatnya sesuai zaman.” kata Wali Kota Eri Cahyadi penuh semangat.
Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama komunitas digital dan pelaku e-sports. Ketua e-sports Indonesia (ESI) Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto menilai, rencana pemerintah kota dalam menghadirkan ruang untuk para gamer dan kreator digital di eks Hi-Tech Mall sebagai bentuk dukungan nyata terhadap anak muda.
“Kami sangat berharap atas perhatian pemerintah kota untuk memberikan space khusus bagi komunitas e-sports di Hi-Tech Mall,” katanya. “Ini bentuk dukungan konkret bahwa pemerintah kota hadir membersamai pemuda dalam menyalurkan bakat dan minatnya secara positif.” sambungnya
Achmad menilai, revitalisasi Hi-Tech Mall tidak hanya akan menghidupkan ekosistem e-sports, tetapi juga industri kreatif digital di Surabaya.
“Dengan adanya rencana pengembangan Hi-Tech Mall bagi pecinta game, kami berharap bisa menghidupkan kembali industri kreatif yang saling terintegrasi. Sentra perdagangan teknologi yang dulu sempat mati ini bisa bangkit lagi, menggerakkan ekonomi masyarakat Surabaya.” sebutnya.
Bagi ESI, lanjut Achmad, revitalisasi ini lebih dari sekadar memperbaiki bangunan. Wajah baru eks Hi-Tech Mall adalah simbol keterbukaan pemerintah kota terhadap keterlibatan generasi muda dalam pembangunan kota.
Digitalisasi Aset dan Angka: Jalan Menuju PAD yang Mandiri
Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah kini menjadi sesuatu yang nyata. Transfer dana dari pemerintah pusat menurun, sementara kebutuhan kota terus meningkat. Maka, aset daerah menjadi tumpuan baru bagi kemandirian fiskal daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mencatat total aset pemerintah kota mencapai Rp55 triliun, dengan Rp33 triliun di antaranya berupa tanah. Dari jumlah itu, lebih dari 1.000 titik masih digunakan pihak lain tanpa dasar hukum, dan 598 lainnya belum dimanfaatkan sama sekali.
“Kami sedang mendata ulang semua aset, baik yang idle maupun yang masih digunakan pihak lain. Tujuannya agar ada kepastian hukum dan bisa dimanfaatkan untuk kerja sama dengan swasta.” terang Kepala BPKAD Kota Surabaya, Wiwiek Widayati.
Langkah ini, kata Wiwiek, dilakukan dengan pendampingan aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, BPK, hingga melibatkan lembaga anti rasuah KPK untuk memastikan transparansinya. Ia berbicara hati-hati, seolah ingin menegaskan bahwa urusan aset bukan lagi soal administrasi semata, tapi soal kepercayaan publik.
Wiwiek ingin meyakinkan jika, setelah status hukum jelas, peluang kolaborasi akan terbuka lebar. “Kalau sudah pasti secara hukum, investor pasti lebih tertarik. Kita bisa pilih yang kompeten dan menawarkan nilai sewa tinggi, artinya PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga meningkat,” jelasnya.
Pemerintah Kota Surabaya bahkan, menargetkan kontribusi PAD dari pengelolaan aset sebesar Rp121 miliar pada 2025, nilai itu bagian dari total target retribusi yang dipatok sebesar Rp486 miliar.
Selain itu, pemerintah kota sedang mengembangkan aplikasi SIGASDA (Sistem Informasi Pengelolaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset Daerah). Aplikasi ini berguna untuk membuka akses publik terhadap data aset kota yang rencananya akan diluncurkan akhir 2025.
“Digitalisasi adalah kunci transparansi dan efisiensi,” tutup Wiwiek.
