Ia menilai rencana penguatan modal memang dibutuhkan, tetapi pelaksanaannya harus berbasis analisis investasi yang transparan dan terukur dengan indikator manfaat yang jelas.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya laba finansial, tetapi juga kontribusi terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hermin.
Di sisi lain, tata kelola diminta diperkuat dengan pengawasan yang ketat, termasuk proses rekrutmen direksi dan komisaris yang mengedepankan kompetensi, integritas, serta bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
“Jamkrida tidak boleh sekadar menjadi tempat penempatan jabatan, melainkan motor pembiayaan produktif di Jawa Timur,” tuturnya.
Hermin juga menyoroti pentingnya transparansi publik melalui laporan kinerja yang disampaikan berkala kepada DPRD dan dapat diakses masyarakat.
