Namun, dia mengingatkan agar terus ada pemantauan terhadap kemampuan membayar daerah sebagai pertimbangan utama.
“Kalau misalnya pinjam Rp 100 miliar untuk sebuah program pembangunan, harus diproyeksikan dulu berapa lama tenor pinjaman, berapa bunga yang dibayar, dan dicek kemampuan APBD untuk membayarnya,” tegasnya.
“Yang penting, tata kelola keuangan harus transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana pinjaman digunakan untuk sektor prioritas dan memberikan manfaat jangka panjang,” imbuh Prof Fitri.
Terkait sejumlah program infrastruktur yang akan dibiayai dari pinjaman daerah, Prof Fitri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga instrumen strategis yang menopang pertumbuhan kota.
Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan lapangan kerja.
Ia juga mengingatkan, pertumbuhan penduduk Surabaya menuntut hadirnya infrastruktur modern dan berkelanjutan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, pemenuhan kebutuhan tersebut akan sulit tercapai.
“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal untuk infrastruktur sejauh beban keuangan bisa ditanggung. Justru semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya. Yang terpenting, ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelayanan publik,” tutur Prof Fitri.
