Cak Yebe menegaskan, program kemasyarakatan seperti Kampung Pancasila tidak bisa berjalan hanya dengan orientasi hasil. Pemkot perlu memikirkan kendala dan tantangan di lapangan, serta melibatkan DPRD dalam proses perencanaan.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dijalankan se-Surabaya,” sindirnya.
Ia juga mengkritisi mekanisme pelaksanaan yang membagi tanggung jawab ke organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pola ini menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran tiap OPD tidak sama.
