“Sekarang ini banyak pemerintahan yang melakukan hal sama, ada daerah yang melakukan hal yang sama. Bahkan (pinjaman yang) kita (ajukan) masih lebih kecil daripada daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh proyek hasil pinjaman daerah akan ditargetkan rampung dalam masa jabatannya. Itu diharapkan agar tidak membebani pemerintahan di masa berikutnya.
“Kita punya semangat yang sama dengan DPRD, apapun demi rakyat Surabaya kita lakukan. Tapi dengan catatan bahwa itu harus diselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun. Sedangkan dari total target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya tersisa Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti program Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan beasiswa.
“Kalau (butuh anggaran) Rp20 triliun berarti dikerjakan dalam 20 tahun. Kalau dikerjakan dalam waktu 20 tahun, maka bayangkan di titik tahun ke-20 nilai proyek yang hari ini Rp1 miliar, 20 tahun ke depan akan (naik) seperti apa,” paparnya.
Maka dari itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan warga. “Maka hadirnya pemerintah, baik itu DPRD dan pemerintah kota, harus berani mencari solusi, bagaimana untuk kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan,” pungkasnya.
