Untuk itu, Wali Kota Eri menggarisbawahi perlunya penambahan anggaran melalui skema pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk di antaranya untuk penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Karena seperti saya sampaikan, tidak boleh belanja itu berhenti meskipun pendapatan dari pusat atau dari provinsi turun. Kita harus berani kalau itu untuk menggerakkan ekonomi dan kepentingan masyarakat, harus kita jalankan,” katanya.
Wali Kota Eri optimistis langkah pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia lantas mencontohkan jika saat ini pemkot melakukan pembangunan infrastruktur dengan nilai Rp1 miliar, maka jika dikerjakan 15 tahun ke depan, tentu nilainya akan lebih mahal.
“Kalau proyek Rp1 miliar hari ini dikerjakan pada tahun ketujuh, maka besarnya nilai proyek itu akan jauh lebih tinggi daripada nilai yang sekarang, plus dengan kita melakukan pinjaman,” ungkapnya.
Karena itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan meskipun kondisi fiskal mengalami penurunan. Ia menilai dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lebih besar bila percepatan dilakukan sejak saat ini.
“Tapi kemarin adalah bagaimana kita memikirkan bahwa ini (pinjaman) tidak melanggar sebuah aturan, regulasi. Alhamdulillah yang kita lakukan, DPRD dan pemkot, tidak melanggar regulasi, karena sudah ada surat tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan (pinjaman) itu, bahkan kita didukung,” tegasnya.
Bahkan, Wali Kota Eri mengungkap jika langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya saat ini juga diikuti oleh beberapa pemerintah daerah lain di Jawa Timur. Besaran pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemkot Surabaya pun lebih rendah nilainya dibandingkan dengan daerah lain.
