“Jadi untuk pajak UMKM, kalau kita melihat dari penjual-penjual yang ada di masyarakat menengah ke bawah, penjualan yang dijualnya juga kan masih terkait dengan, boleh dibilang, makanan basah yang tidak memerlukan adanya unsur SNI atau BPOM,” tuturnya.
Eva menilai, menyamakan UMKM dengan pelaku usaha besar dari sisi pajak sama saja dengan mengabaikan konteks sosial ekonomi yang berbeda jauh.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Novita Hardini, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap wacana pajak UMKM. Ia mengingatkan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang berjualan hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari, bukan untuk meraih keuntungan besar.
“Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” tandas Novita.
Novita juga menekankan bahwa UMKM bukan sekadar pilar ekonomi rakyat, tetapi merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Karenanya, jika pemerintah terlalu membebani sektor ini, dampaknya akan meluas pada ketimpangan sosial hingga peningkatan angka kemiskinan.
