Jakarta, CakrawalaNews.co – Perluasan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dinilai menjadi salah satu kunci strategis untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai Rp120 triliun per tahun.
Pandangan tersebut mengemuka dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menilai transisi menuju kendaraan listrik tidak bisa dilepaskan dari kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
Anggota DPR menegaskan, besarnya subsidi BBM selama ini menjadi beban fiskal negara yang terus berulang setiap tahun. Tanpa langkah konkret mempercepat peralihan energi, struktur subsidi dikhawatirkan akan semakin membebani APBN.
“Perluasan SPKLU harus menjadi prioritas. Kalau infrastruktur kendaraan listrik tidak dipercepat, maka upaya mengurangi subsidi BBM akan sulit tercapai,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi DPR.
Menurut DPR, kebijakan transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga menyangkut efisiensi fiskal dan keberlanjutan ekonomi nasional. Penggunaan kendaraan listrik diyakini dapat menekan konsumsi BBM secara bertahap, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.
Namun demikian, DPR juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan SPKLU harus merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Pemerataan infrastruktur menjadi faktor penting agar masyarakat luas memiliki akses yang setara terhadap kendaraan listrik.
Selain itu, aspek harga kendaraan listrik, insentif fiskal, serta edukasi publik dinilai perlu berjalan seiring dengan pembangunan SPKLU. Tanpa pendekatan menyeluruh, adopsi kendaraan listrik dikhawatirkan berjalan lambat.
Beban subsidi BBM yang mencapai Rp120 triliun menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi sektor energi. DPR menilai momentum transisi energi harus dimanfaatkan untuk membangun sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Dengan perluasan SPKLU yang terencana dan konsisten, diharapkan transformasi energi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi solusi konkret bagi penguatan fiskal dan kemandirian energi nasional.
