Selain itu, lanjut Eri Irawan, pembelian bahan bangunan yang harus melibatkan toko-toko kecil di sekitar lokasi rutilahu alias tidak boleh dipusatkan di satu toko bahan bangunan skala besar.
“Ini menimbulkan dampak pemerataan ekonomi. APBD pun dinikmati merata, bukan hanya para pelaku ekonomi besar, tapi juga kelompok pelaku usaha kecil-menengah,” jelasnya.
Eri menyatakan, program perbaikan rutilahu diharapkan bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengusulkan pelibatan lebih banyak pihak, mulai pemerintah pusat, provinsi, badan zakat, BUMN, hingga swasta untuk dukungan pendanaan guna melipatgandakan jumlah rutilahu yang diperbaiki agar “antrean” bedah rumah bisa segera dituntaskan.
Legislator fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya ini juga mengusulkan, mulai tahun depan, pada beberapa rumah yang akan diperbaiki, perlu dimulai inovasi dengan pendekatan teknologi tertentu, misalnya rumah ramah lingkungan dan rumah tahan gempa.
Kampus bisa dilibatkan untuk riset. Sehingga ada prototipe yang kemudian bisa menjadi contoh, bukan hanya bagi rutilahu, tapi juga rumah-rumah secara umum.
