“Karena ketika bicara pariwisata, orang akan berlama-lama berada di Kediri dan 13 daerah penyangga, dan ketika ada industri, akan semakin banyak aktivitas dari khususnya luar Jawa Timur ini untuk masuk dan berlama-lama di Kediri karena ada kegiatan ekonomi, kegiatan industri yang terjadi di 13 daerah penyangga,” ujarnya.
Ia menekankan, perlunya membangun ekosistem ekonomi dan pariwisata yang mendukung Bandara Dhoho agar manfaat ganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara bisa dirasakan oleh semua daerah penyangga.
“Sudah semestinya semua pihak proaktif menciptakan ekosistem pariwisata dan industri yang dapat menarik arus kedatangan masyarakat luar dan barang melalui Bandara Dhoho,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan nasib bandara dengan kredibilitas pemerintah. “Nasib Bandara Dhoho ini linier dengan harga diri pemerintah di mata publik, sebab ini PSN ini marwah pemerintah, pemerintah pusat ada di sini, jika ini gagal bagaimana dengan PSN yang lain? Nanti publik akan bertanya-tanya,” ujarnya.
Khusnul bahkan, menduga hingga kini belum ada grand desain operasional yang benar-benar rampung. Ia menyebut keberlangsungan Bandara Dhoho bisa terancam bila tidak ada langkah konkret dan intervensi serius dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Tanpa adanya langkah konkret yang terintegrasi dan komprehensif serta intervensi serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan provinsi, maka keberlangsungan Bandara Dhoho yang sudah memakan investasi triliunan rupiah ini bisa terancam tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, dan bisa jadi nanti hanya akan menjadi monumen megah yang sepi, tidak ada aktivitas,”pungkasnya. (Caa)
