Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait jangkauan sektor yang diwajibkan menyediakan jukir resmi. Ia menilai, kejelasan regulasi akan mencegah kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.
“Sosialisasi soal skop usaha yang wajib menyediakan jukir resmi harus diatur secara jelas. Termasuk metode penggajian jukir, jangan sampai malah menimbulkan kebingungan atau beban baru,” tegasnya.
Achmad juga menekankan pentingnya pelibatan jukir yang selama ini sudah bekerja di lapangan, khususnya mereka yang merupakan warga Kota Surabaya. Menurutnya, mereka harus tetap diakomodasi agar tidak kehilangan mata pencaharian.
“Jangan sampai ada penggusuran atau pemutusan kerja sepihak terhadap jukir existing. Mereka juga bagian dari warga yang harus dilindungi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyiapkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, guna menampung laporan jika masih ditemukan praktik parkir liar atau pungutan liar di tempat usaha.
