F-Gerindra juga mendorong agar belanja wajib yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus benar-benar diukur efektivitasnya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar. Ia mencontohkan di sektor Kesehatan yang dinilai masih dominan pada program kuratif, sedangkan program promotif dan preventif disebut hanya memperoleh porsi kecil.
“Kami meminta agar alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) benar-benar digunakan sesuai regulasi untuk memperkuat layanan promotif dan preventif serta meningkatkan rasio Universal Health Coverage (UHC),” ujarnya.
Di sektor ekonomi primer, Fraksi Gerindra meminta adanya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, perikanan, dan peternakan—minimal 10% dari total belanja daerah—untuk menjawab tantangan perubahan iklim, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat UMKM.
“Dengan tantangan perubahan iklim dan dinamika global, sektor ini justru membutuhkan intervensi yang lebih besar,” pungkasnya.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang cukup besar, Gerindra menyarankan agar dana ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur kerakyatan.
