Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai masih memiliki potensi untuk dioptimalkan. Temuan dari BPK RI diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret agar aset bisa menjadi sumber penerimaan yang lebih produktif.
Terkait kontribusi BUMD terhadap PAD yang masih tergolong rendah, Fraksi Gerindra mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh dan audit independen.
“Kami memandang perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk opsi audit independen terhadap beberapa BUMD strategis seperti PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih yang dinilai belum memberikan hasil optimal,” jelas Eko.
Pada sektor belanja, Gerindra mencermati belum optimalnya pencapaian pemerataan pembangunan antarwilayah, yang terlihat dari capaian Indeks Theil yang belum sesuai target.
“Untuk itu, kami mendorong penyusunan anggaran yang lebih berpihak pada keadilan spasial dan kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.
