Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan persetujuannya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, disertai sejumlah catatan yang meminta perhatian serius Pemerintah Provinsi.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Senin (2/6/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri oleh Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra melalui Juru bicaranya H. Eko Wahyudi, S.H., M.H., memaparkan sembilan poin evaluatif, mulai dari aspek fiskal hingga sektor pelayanan publik.
Salah satunya adalah potensi penurunan ruang fiskal daerah akibat pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Oleh karena itu, perlu disusun langkah-langkah strategis yang berkesinambungan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan fiskal Provinsi Jawa Timur,” ujar Eko Wahyudi.
