“Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disinergikan dengan instansi terkait dan masyarakat,” tandas Indriani.
Selain persoalan perkawinan anak, Fraksi PDI Perjuangan kata Indriani juga masih menyoroti isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Jawa Timur. Meski terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 9,56% per September 2024, angka tersebut dinilai belum mencerminkan keberhasilan yang maksimal.
“Persentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56%, turun sebesar 0,23% dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” katanya.
Pihaknya atas nama Fraksi mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di daerah yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, agar intervensi program bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
