Politisi PKB tersebug juga memaparkan tahapan pembahasan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Jatim, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, hingga pengambilan keputusan bersama dengan Gubernur.
“Hari ini, 8 Mei, Banggar menyampaikan paparannya. Selanjutnya, 19 Mei akan digelar pandangan umum fraksi, disusul 22 Mei rapat paripurna tanggapan gubernur, 26 Mei penyampaian laporan komisi, 28 Mei laporan Banggar, dan puncaknya pada 2 Juni paripurna pendapat akhir fraksi dan gubernur untuk persetujuan bersama,” terangnya.
Ro’aitu Nafif Laha, juru bicara Badan Anggaran, berharap pembahasan lebih mendalam akan difokuskan pada efektivitas kebijakan anggaran yang harus lebih terarah untuk mencapai target kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Tema RKPD 2024.
“Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 2 IKU yang tidak mencapai target, yaitu Indeks Theil dan Indeks Gini. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran Tahun 2024 masih belum optimal diarahkan untuk mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2024,” ujar Ro’aitu Nafif Laha politisi asal fraksi Gerindra Jatim.
Selain itu, terkait rendahnya realisasi Belanja Modal, Badan Anggaran meminta penjelasan rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai penyebabnya. “Badan Anggaran berharap penjelasan lebih rinci dan sistematis dari TAPD untuk melihat apakah persoalan penyebabnya ada di kualitas perencanaan anggaran, kapasitas aparatur pelaksanana, koordinasi dan singkronisasi antar OPD, atau pagu anggaran Belanja Modal yang hanya sekedar mengejar besaran mandatory spending pemerintah pusat,” jelas jubir Banggar tersebut.
