Ia pun menilai, masih banyak tamu dari luar kota yang berpeluang menikmati wisata sejarah Surabaya jika pengelolaannya digarap serius.
“Momen seperti ini harusnya bisa dimanfaatkan. Bisa jadi para OPD bahkan delegasi-delegasi APEKSI masih berada di Surabaya. Sayangnya, wisata heritage kita malah tutup. Kan sayang, kondisi ini bisa menjadi kesan yang negatif bagi wisatawan” tegasnya.
Sementara itu, hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, ia menilai bahwa harus ada evaluasi terhadap pengelolaan wisata di Surabaya terutama wisata yang dikelola oleh Pemkot Surabaya.
Oleh karena itu ia mendorong adanya skema kerja sama dengan pihak ketiga agar pengelolaan wisata heritage tidak hanya bergantung pada aparatur sipil negara (ASN) yang menurutnya lebih berorientasi pada administrasi, bukan kewirausahaan.
“Ke depan, saya berharap pengelolaan wisata-wisata heritage ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, agar maksimal baik dari sisi pendapatan maupun perawatan. Karena ASN di Surabaya ini mindset-nya administrasi, bukan enterpreneurship,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fathoni juga mendorong pelibatan komunitas pegiat sejarah serta peran aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk ikut mengembangkan dan menjaga destinasi heritage di wilayah masing-masing.
