“Jawa Timur sudah 10 kali mendapat penilaian WTP dari BPK RI. Pencapaian tersebut tidak terjadi secara instan. Evaluasi dilakukan sejak lama, dimulai dari penguatan sistem pelaporan, audit internal, hingga pelaksanaan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kalau dihitung, proses ini dimulai sejak 2015,” tutur Khofifah.
Ia juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah menandatangani sejumlah catatan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. “Tadi Pak Dirjen Pemeriksaan Keuangan V juga hadir dan saya sudah menandatangani rekomendasi tersebut,” katanya.
“Kami telah menyiapkan komitmen tindak lanjut melalui Inspektorat untuk memperbaiki temuan BPK. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan landasan kami untuk kesejahteraan masyarakat.”pungkasnya. (Caa)
