Direktur Jasa dan Niaga RPH, Megawati, menegaskan bahwa regulasi ini akan memperkuat tindakan terhadap pemotongan liar serta mempercepat edukasi masyarakat.
“Dengan adanya perda, penindakan lebih mudah dilakukan, dan masyarakat akan makin sadar pentingnya keamanan pangan dari sumbernya,” jelas Megawati.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Antik Sugiharti, memastikan komitmen pemerintah dalam pengawasan lapangan dan edukasi publik.
“Pencegahan zoonosis seperti flu burung atau salmonellosis sangat bergantung pada ketatnya pengawasan di lapangan dan uji sampel produk hewan secara berkala,” terangnya.
Sementara itu, drh. Rini dari DKPP menambahkan bahwa pengawasan bahan mentah asal hewan akan ditegaskan dalam regulasi ini. Distribusi obat hewan juga akan diatur agar hanya melalui jalur resmi.
“Tujuan utama kita adalah menjamin keamanan dari hulu ke hilir. Mulai dari proses pemotongan, distribusi, hingga ke meja makan masyarakat,” pungkasnya.
