dr. Michael juga mengusulkan pemerataan layanan kesehatan hewan dan legalitas apotek hewan di wilayah pinggiran kota.
“Dokter hewan dan fasilitas kesehatan jangan hanya terkonsentrasi di pusat kota. Pengawasan harus merata sampai ke daerah penyangga,” tambahnya.
Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Isnugroho, menyambut baik pembahasan Raperda ini. Ia menegaskan bahwa pemotongan hewan idealnya hanya dilakukan di fasilitas resmi yang telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan hewan secara ketat.
“Kami pastikan seluruh proses dari antemortem hingga postmortem berjalan sesuai standar. RPH adalah satu-satunya tempat yang bisa menjamin keamanan dan kehalalan daging,” kata Fajar.
Sebagai bentuk penguatan, RPH Surabaya juga akan segera mengoperasikan Rumah Potong Unggas (RPU) di Tahura Jeruk, Lakarsantri.
“RPU ini diharapkan mengurangi praktik pemotongan unggas di tempat-tempat tanpa standar kesehatan, yang selama ini marak di lingkungan padat penduduk,” imbuhnya.
