Rapat dengar pendapat ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi titik terang bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi di Apartemen Bale Hinggil.
“Jadi permasalahan ini sebenarnya bukannya warga tidak mau bayar IPL, tetapi ada trust issue bahwa laporan keuangan ini tidak transparan, uang miliaran itu digunakan seperti apa dalam pengelolaan di Bale Hinggil, karena iuran pengelolaan warga yang dibayar per bulan itu tidak ada audit dan transparansi dari pihak pengelola,” ungkap Eri.
Lebih lanjut, Eri menyoroti adanya trust issue lain terkait tunggakan PBB Apartemen Bale Hinggil. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya penghuni telah ditarik biaya PBB, namun dana tersebut diduga tidak disetorkan ke pemerintah kota.
Akibatnya, tunggakan PBB saat ini mencapai 7 miliar rupiah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya bahkan telah memberikan surat kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan penagihan kepada pihak pengelola karena adanya wanprestasi dalam perjanjian angsuran PBB.
“Jadi sebenarnya perspektif pengelola ini hanya dia bicara haknya untuk menaikkan iuran secara sepihak, padahal sebenarnya ada haknya warga juga yang belum terpenuhi, yaitu soal bagaimana transparansi, SHM rumah susun yang tak kunjung diberikan padahal sudah lunas,” tegas Eri Irawan.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut kemudian mengetuk rasa kemanusiaan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil untuk segera membuka kembali fasilitas dasar yang telah dimatikan.
“Kami harap pengelola apartemen Bale Hinggil untuk segara membuka kembali fasilitas dasar yang dimatikan, ” pungkasnya.
