Laila Abidah menambahkan, pentingnya sosialisasi terkait kebijakan ini. Perlu ada sosialisasi secara menyeluruh, tidak hanya melalui platform online tetapi juga langsung ke masyarakat melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Hal ini bertujuan agar informasi terkait pengangkatan P1 dan PPPK dapat terserap dengan baik oleh masyarakat, khususnya di tingkat kabupaten dan kota.
“Pengawasan dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang bermitra dengan dinas pendidikan, juga menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya. (Caa)
