Surabaya. Cakrawalanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim), Sabtu (8/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Puguh Wiji Pamungkas menyoroti berbagai aspek terkait perubahan nomenklatur PT PWU Jatim, serta menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
“Momentum pengajuan Raperda dimaksud ini diharapkan tidak hanya sekedar perubahan nomenklatur, akan tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana meningkatkan kinerja BUMD yang dimiliki Jawa Timur dalam memberikan kontribusi real terhadap pendapatan daerah,”kata puguh
PKS memahami urgensi perubahan nama sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, dan PP No. 54 Tahun 2017. Namun, mereka menilai perubahan ini terlambat, mengingat regulasi tersebut sudah ada sejak 2017.
“Oleh sebab itu, fraksi PKS menanyakan bagaimana keterkaitan Raperda ini dengna harapan publik atas perbaikan kinerja BUMD sesuai peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku. Mohon penjelasan,” ujarnya
