cakrawalanews.co – Pemerataan distribusi tenaga kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Surabaya.
Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membidangi pemerintahan dan hukum, menyoroti kurang meratanya distribusi tenaga kerja, baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN, di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pahlawan.
Tubagus Lukman Amin, anggota Komisi A DPRD Surabaya mengungkapkan, temuannya setelah melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya dan memantau data tenaga kerja yang tersedia di berbagai instansi.
Menurutnya, meski ada beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang hampir memenuhi Angka Beban Kinerja (ABK), seperti beberapa instansi yang mendekati 100%, banyak kantor kecamatan, kelurahan dan instansi lainnya yang masih kekurangan tenaga kerja.
“Di kecamatan-kecamatan, rata-rata baru terisi sekitar 67-70% dari angka beban kerja yang ada. Ini tentu menjadi perhatian kita agar distribusi tenaga kerja bisa lebih merata,” kata Tubagus, Selasa (14/01).
Kekurangan tenaga kerja tersebut kata pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PKB DPRD Surabaya, terutama di kecamatan dan kelurahan, dirasakan cukup signifikan.
Ia mencontohkan beberapa masalah di lapangan, seperti petugas taman baca yang harus menangani lebih dari satu lokasi sekaligus.
“Hal ini sangat tidak efektif dan membatasi kinerja mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tubagus menegaskan pentingnya pemerataan distribusi tenaga kerja di seluruh OPD di Surabaya.
Ia menginginkan agar tenaga kerja yang sudah ada dapat dialokasikan ulang agar lebih merata, tanpa menambah jumlah pegawai baru.
“Yang penting adalah distribusi yang merata, bukan hanya menambah tenaga kerja. ASN yang sudah ada pun perlu dimaksimalkan peran dan kinerjanya,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mencatat kekurangan tenaga kerja di sektor lain, seperti di depo arsip Dukuh Kupang yang membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengelola arsip digital dan konvensional. Ia berharap Pemkot Surabaya dapat memperhatikan hal ini dengan serius, agar seluruh instansi bisa bekerja secara optimal.
“Agar kinerja instansi lebih optimal, distribusi tenaga kerja harus diperhatikan, baik ASN, PPPK, maupun non-ASN. Pemerataan ini akan sangat mendukung agar pelayanan publik di Surabaya semakin efektif dan efisien,” pungkasnya.
