Oleh sebab itu, dari seluruh anggaran yang diterima oleh desa, diwajibkan untuk menyusun program dan diatur dalam APBDes, setelah itu dibuat Peraturan Desa (Perdes) sehingga dapat dipantau secara maksimal.
Undang-undang No.6 tahun 2014 menurut anggota DPD RI merupakan paradigm baru dalam regulasi desa di Indonesia. Karena undang-undang ini menjadikan desa tidak sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan.
Beberapa poin penting dibahas dalam kunjungan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa kali ini yaitu sinkronisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang telah dan akan mengeluarkan berbagai peraturan tentang desa, yaitu Mendagri, Mendes PDTT, Menkeu, BPKP dan Pemerintah Daerah.
“Melalui kegiatan ini, Komite I sangat mengharapkan adanya catatan-catatan dari pemerintah kabupaten Gresik dan instansi terkait lainnya, akademisi, kepala desa serta perangkat desa selaku praktisi, para tokoh masyarakat dan pemerhati masalah desa sebagai masukan yang sangat berguna dalam rangka fungsi pengawasan Komite I DPD RI,” pungkasnya.(eno/cn08)
