Dalam pelaksanaan selama lebih dari 3 (tiga) tahun, Komite I DPD RI telah menerima aspirasi khususnya permasalahan-permasalahan dalam implementasi UU, yang disampaikan baik dari masyarakat langsung maupun stake holder terkait.
Terkait dengan kunjungan dan fungsi DPD RI tersebut, Bupati mengucapkan banyak terima kasih, karena kabupaten Gresik dinilai sebagai kabupaten percontohan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
Sebagai penerima dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, setiap desa mendapat stressing dari Bupati. “Mengingat Dana Desa yang diterima cukup besar jumlahnya, maka ada stressing untuk desa, yakni harus adaconnecting antar desa. Jadi setiap desa dengan desa yang lain akan ada sinkronisasi,” ungkapnya.
Disamping itu, dalam pencairan dana desa tahap pertama, harus ada laporan pertanggung jawaban yang jelas. “Artinya antara dana yang diterima dan realisasi fisik harus seimbang,” imbaunya.
