Gresik, cakrawalanews.co –Terkait untuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan sistematis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menekankan kepada seluruh Kepala Desa (Kades), melalui edaran dari hasil MoU antara pemkab Gresik dan Polres Gresik tentang pengawasan penggunaan Dana Desa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto didampingi Sekda Kabupaten Gresik Djoko Sulistio Hadi saat menerima kunjungan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait Dana Desa yang berlangsung di ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Senin (4/12).
Menurut Ketua Komite I DPD RI, Abdul Qodir Amir Hartono, mempunyai fungsi dan tugas antara lain pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang. Sejak berlakuknya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, Komite I DPD RI sangat concern melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa, dalam rangka mengawal semangat dibentuknya UU Desa yakni untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.
