“Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki komitmen untuk menegakkan perda ini. Oleh karena itu kita melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti kampus, NGO, masyarakat sipil, termasuk organisasi lain di akar rumput dan jangan pandang bulu,” ungkap Luluk.
Selain itu, Luluk menekankan pentingnya edukasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ia menawarkan solusi insentif fiskal ekologi bagi pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan berbasis lingkungan.
