“UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 87 ayat 1 sudah jelas, bahwa penanggung jawab usaha yang terkait dengan kegiatan ada pada gubernur dan pemerintah daerah. Siapapun yang melakukan kejahatan atau perusakan lingkungan akan berhadapan dengan hukum,” tegas Luluk.
Ia menambahkan, pemerintah daerah, khususnya di Jawa Timur, harus memiliki komitmen kuat dalam menegakkan peraturan ini. Menurutnya, langkah pertama adalah bekerja sama dengan berbagai pihak.
