Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah, kata Yordan diproyeksikan sebesar Rp.1.533.784.984.611 yang berasal dari penerimaanpembiayaan dari perkiraan SILPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.542.961.606.851 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.9.176.622.240 . “Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar 1.533.784.984.611 yang merupakan hasil pengurangan penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” jelas Yordan.
Masih di tempat yang sama, Wakil ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni usai memimpin rapat paripurna mengaku bersyukur karena R-APBD 2025 hanya berkurang kisaran 2-3 triliun dibanding P-APBD 2024 setelah dilakukan pembahasan di tingkat komisi dan banggar.
Padahal dalam Nota Keuangan Gubernur terhadap Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2025 pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan kisaran 4-5 triliun dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
“Kami berharap anggaran dalam APBD Jatim tahun anggaran 2025 itu nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Jatim. Terlebih untuk para siswa di Jatim karena BPOPP tahun 2025 akan diberikan sebanyak 12 kali atau setahun penuh,” kata politikus asal Partai Demokrat.
Sementara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengakui penurunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada R-APBD 2025 bisa dikurangi tidak begitu drastis setelah melalui mekanisme pembahasan di Komisi maupun Banggar DPRD Jatim.
“Komisi C melakukan identifikasi terkait potensi pendapatan bisa meningkat menjadi Rp.2,3 triliun sehingga pendapatan kita bisa ditambahkan dari semula Rp.26,1 triliun menjadi Rp.28,4 triliun,” terangnya.
