Namun, pihaknya menekankan bahwa proyeksi pendapatan tersebut seharusnya bisa lebih optimal dan tidak sekadar moderat.
“Kami berharap ada respons komprehensif dari Pj Gubernur Jawa Timur mengingat Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2024 dapat mencapai 4,7-5,5% dan pada 2025 diperkirakan meningkat menjadi 4,8-5,6%,” ujar Suli.
Selain itu, Fraksi PAN juga menggarisbawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan target pendapatan dan pengelolaan pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB.
Pertama, Fraksi PAN menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan dan pengelolaan pajak, mengingat layanan berbasis daring kini semakin berkembang, sehingga tak lagi membutuhkan tambahan kantor Samsat maupun pegawai dalam jumlah besar.
Fraksi PAN meminta penjelasan terkait efisiensi tersebut, termasuk data perkembangan jumlah pegawai serta reorganisasi kelembagaan.
“Kami ingin penjelasan berbasis data terkait bagaimana efisiensi layanan Samsat berpengaruh terhadap jumlah pegawai dan reorganisasi lembaga agar pendapatan tidak habis akibat biaya pemungutan pajak yang terus meningkat,” kata Suli.
