Meski provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, Blegur menegaskan bahwa DPRD Jatim akan selalu mendukung kebijakan pusat yang berkaitan dengan peningkatan keuangan daerah.
“Kami di DPRD akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sejalan dengan kepentingan daerah,” tuturnya.
Meski, Blegur juga mengakui bahwa mulai tahun 2025, Pemprov Jawa Timur akan kehilangan potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor yang signifikan.
“Pada tahun 2025, APBD kita akan menyusut karena kehilangan potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp4 triliun. Ini menjadi tugas Komisi C yang baru untuk mencari cara mengatasi tantangan ini, dengan memberikan masukan kepada OPD untuk meningkatkan pendapatan,” jelas Blegur.
Ia optimistis bahwa kedekatan geografis Jawa Timur dengan pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membuka peluang baru dalam menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Jawa Timur merupakan daerah strategis dan dekat dengan pemerintahan IKN. Kami yakin potensi-potensi baru akan muncul, yang dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menambah pendapatan daerah,” tambahnya.
