Menurut politisi dari Partai Golkar ini, sektor perhotelan memiliki potensi pajak yang besar. Selain pajak hotel, ada pula pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi penggunaan air bawah tanah yang terkait.
“Sayangnya, KPK menilai bahwa potensi pajak ini belum dimaksimalkan. Saya berharap Komisi B segera membahas persoalan ini agar APBD Kota Surabaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik,” tambahnya.
Fathoni juga menekankan bahwa APBD Surabaya sangat bergantung pada pajak dan retribusi. Oleh karena itu, ia berharap para pengusaha hotel dapat lebih jujur dan taat dalam membayar kewajiban mereka.
Ia juga menggarisbawahi bahwa ada potensi kerugian dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di hunian vertikal, seperti apartemen-apartemen di Surabaya.
