Selanjutnya, pemerintah dan pihak terkait juga berkewajiban memikirkan dampak yang terjadi akibat konflik tersebut. Salah satunya, korban yang terdampak konflik tersebut dapat terus bekerja dan anak usia sekolah bisa memperoleh pendidikan kembali.
“Kami akan mengevaluasi menyeluruh dan bertahap agar penambangan bisa kembali dimulai dengan aturan-aturan yang sesuai. Kita ingin semua ikut mengawasi, melihat dan terlibat sehingga bisa memberikan pengawasan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Pemprov Jatim akan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan beberapa ijin tambang perusahaan. Dengan dikeluarkannya ijin tambang ini, perusahaan tambang yang sesuai dan ketentuan bisa beroperasi kembali.
Harapannya, dengan beroperasinya ijin pertambangan yang sudah diakui sesuai ketentuan akan memenuhi kebutuhan pembangunan. Bagi yang sarat-saratnya terpenuhi Pemprov Jatim akan segera memberi rekomendasi perijinan, namun sebaliknya jika perizinan tersebut tidak memenuhi persyaratan akan dibekukan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Resolusi Lumajang Damai oleh kelompok masyarakat.
