“Raperda yang dibahas ini nanti, paling tidak kita semua bisa memantau dan mengeliminisasi keberdaan orang asing di Jatim, bahkan termasuk memantau kegiatan orang asing yang sudah diperbolehkan membentuk ormas. Perlu dipantau agar kegiatannya tidak berlebihan dan berbuat seenaknya,” tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan, bebas visa yang diberlakukan saat ini harus juga diantisipasi sedini mungkin oleh semua pihak, agar orang asing yang masuk ke Indonesia bertujuan baik untuk bekerja atau hanya sekedar wisatawan, bukan malah menyelundupin barang terlarang masuk ke Indonesia. “walapun saat ini pemerintah juga telah membuat Tim pemantau orang asing (Timpora, red), kita di Jatim juga akan membuat raperda ini untuk memantau orang asing ini, membuktikan pemerintah daerah juga terlibat memantau aktifitas orang asing,”ujarnya.
