“Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorongku pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategik,” jelasnya.
Fraksi PDIP turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.
“IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.
Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan bahwa PDIP memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di Pekerjaan Umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tapi serapan APBD tidak maksimal.
“Dari pembahasan LKPJ ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan Pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik, dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim,”pungkasnya.
Kurangnya transparansi dan perencanaan program bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jawa Timur. Perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan. Hal itu disampaikan Jubir Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim Mathur Husyairi.
