Mathur menyebut bahwa persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan. Dimana, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau dibilang Gubernur Khofifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbandingannya dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan periodenya Pakde Karwo itu gak benar. Justru periode Khofifah ini naik,” ungkapnya.
Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan yang naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan periode sebelumnya.
Meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan. “Lebih jauh, APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan itu ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Nah setelah bu Khofifah ini kan gak jelas. Dia hanya punya Jatim Sejahtera,” jelasnya.
Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya. “Yang aneh lagi, data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa, apakah DPRD ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah,” ucapnya.
Di LKPJ inii akan didalami. “Saya ingin tahu sebenarnya yang paling bertanggung jawab mengentas kemiskinan ini OPD mana. Dinas sosial kita tanya mereka jawab bukan, hanya menyerahkan bantuan. Mereka juga tidak punya database. Termasuk Sinta Gelis program andalannya Pak Wagub Emil Dardak,” bebernya.
“Kalau datanya tidak benar, mau tepat sasaran gimana. Kenapa kesejahterannya tidak tercapai, ya perencanaannya tidak beres,” tambahnya.
