Surabaya. Cakrawalanews.co – Setelah Pansus menyatakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 layak dibahas lebih lanjut. Berikut pendapat umum (PU) Fraksi – Fraksi di DPRD Jatim terkait LKPj 2023 yang dibacakan di rapat paripurna, Senin (1/4/2024).
Juru Fraksi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
“Fraksi PDIP berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan,” papar Agatha Retnosari, Rabu (3/4/2024).
Agatha menjelaskan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.
“Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara Investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur,”katanya.
Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa Kinerja Badan Usaha Milik Daerah harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDIP menilai BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.
